WONOGIRI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum kepada Kepala dan Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Wonogiri pada Rabu (15/04) bertempat di Ruang Khayangan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, Hery Somantri, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Fx. Pranata A.P., M.Hum yang mewakili Bupati Wonogiri, Kepala Seksi Intelijen Kejari Wonogiri Daud Waluyo Pohan, S.H., M.H., serta para Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada OPD se-Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri yang menekankan peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum, baik melalui fungsi penyidikan dan penuntutan, peran sebagai Jaksa Pengacara Negara, maupun fungsi intelijen dalam meningkatkan kesadaran hukum. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terhadap penyimpangan, dengan berbagai modus seperti mark-up, proyek fiktif, kolusi, hingga manipulasi spesifikasi teknis.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan, serta berperan dalam upaya pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset. Di sisi lain, langkah pencegahan juga terus dioptimalkan melalui digitalisasi sistem pengadaan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan integritas aparatur dalam menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi.

Kejari Wonogiri juga mendorong peningkatan sinergi dengan OPD melalui pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) serta pendampingan kegiatan strategis guna meminimalisir potensi pelanggaran sejak dini. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.